Pers di era reformasi

Rate this post

Setelah sekian lama mengalami keengganan di bawah pemerintahan Orde Baru, kehidupan pers di Indonesia akhirnya memperoleh kebebasan yang sesungguhnya dengan diperkenalkannya reformasi pada Mei 1998.

Reformasi bergulir karena rakyat menginginkan reformasi di segala bidang, baik ekonomi maupun sosial budaya, yang terbelenggu pada masa pemerintahan Orde Baru. Termasuk reformasi di bidang pers.

Reformasi di bidang pers bertujuan agar kehidupan pers di Indonesia benar-benar bebas.

Langkah awal untuk memperkenalkan kebebasan pers di Indonesia adalah dengan mencabut Peraturan Perizinan Siaran Pers (SIUPP).

Dengan dihapuskannya SIUPP, lahirlah perusahaan-perusahaan pers baru, baik itu media cetak, televisi maupun radio. Munculnya berbagai firma pers merupakan bentuk kegembiraan setelah terpikat oleh kekuasaan rezim regulasi yang baru.

Baca juga: Pers di Era Orde Baru

Selain pencabutan SIUPP, upaya lain adalah penghapusan Kementerian Penerangan.

Seperti disebutkan sebelumnya, di era Orde Baru, Kementerian Penerangan memiliki kekuatan luar biasa untuk menekan dan mengatur pers.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

Untuk itu, Kementerian Penerangan dibubarkan agar pers bisa leluasa menjalankan aktivitas jurnalistiknya.

Selain kedua langkah tersebut, ada salah satu langkah terpenting untuk memajukan kebebasan pers di Indonesia, yaitu pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini merupakan tonggak awal bagi kebebasan pers di Indonesia.
Kebebasan pers

Undang-undang menyatakan bahwa kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan bahwa pers nasional tidak tunduk pada sensor, larangan atau pembatasan penyiaran.

Inge Hutagalung menjelaskan dalam majalahnya Dinamika Sistem Pers di Indonesia (2013)

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers di Indonesia secara normatif telah mengadopsi sistem pers dengan tanggung jawab sosial.

Baca juga: Pers di Era Orde Lama

Sistem pers yang bertanggung jawab secara sosial menekankan pada kebebasan pers, yang berkomitmen pada masyarakat atau kepentingan umum. UU No. 40 Tahun 1999 juga memberikan kewenangan kepada publik untuk mengontrol kinerja pers.

LIHAT JUGA :

indonesiahm2021.id
unesa.id
unimedia.ac.id
politeknikimigrasi.ac.id
stikessarimulia.ac.id
ptsemenkupang.co.id